Sidang MPL PGI 2026 di Merauke: Pemerintah Dorong Gereja Perkuat Kerukunan dan Keadilan Sosial – Sinergi atau Retorika?

Merauke, 2 Februari 2026 – Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja Indonesia (MPL PGI) ke-17 yang digelar di GPI Papua Ebenhaezer, Merauke (30 Januari–2 Februari) berakhir dengan pesan kuat dari pemerintah: gereja Kristen diminta jadi pilar utama kerukunan umat dan keadilan sosial. Direktur Urusan Agama Kristen Kemenag, Luksen Jems Mayor, mewakili Dirjen Bimas Kristen menyatakan gereja harus “menjadi jembatan perdamaian, pelaku kasih, dan rekonsiliasi” di Papua—wilayah simbolis “titik nol timur Indonesia”.

105 sinode anggota PGI, 30 PGI wilayah, dan lembaga oikumene internasional hadir penuh. Namun di balik pesan harmoni Kemenag, sidang hasilkan deklarasi kontroversial tolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua—posisi didukung LBH Papua tapi kontradiktif dengan agenda pembangunan nasional.

Pesan Pemerintah: Gereja Jadi Agen Perubahan 2026

Luksen Jems Mayor tekankan tiga mandat:

  1. Kerukunan Umat Beragama – Gereja jadi penyangga dialog lintas iman
  2. Keadilan Sosial – Beberpihakan kelompok marginal Papua
  3. Ekoteologi – Gereja hijau nol plastik mulai Maret 2026

“Merauke bukan sekadar lokasi, tapi ruang teologis menegaskan keadilan, perdamaian, dan martabat manusia. Gereja dipanggil jadi agen harapan dan rekonsiliasi,” ujarnya. Kemenag alokasikan Rp780 miliar Bimas Kristen 2026 (+12% YoY), Rp185 miliar khusus kerukunan via FKUB digital.

Makna simbolis: Merauke = terdepan timur, Papua = ruang kemanusiaan menuju Indonesia Emas 2045. Gereja diminta pastikan pembangunan berkeadilan sosial.

Deklarasi PGI: Tolak PSN, Militerisme, Otoritarianisme

Sidang hasilkan tiga sikap profetik:

text1️⃣ TOLAK PSN MERAUKE – Tanpa FPIC (Free Prior Informed Consent)
   • Kampung Wanam (Moiwend-Basik-Basik): 350 KK digusur
   • Lahan ulayat: 2.500 Ha hilang
   • Nelayan/sago pengangguran 68%

2️⃣ LAWAN MILITERISME – TNI di PSN = penggusuran paksa
3️⃣ KAWAL DEMOKRASI – Penghormatan HAM, tolak otoritarianisme

LBH Papua Merauke dukung penuh: “PGI bela HAM adat, Komnas HAM konfirmasi pelanggaran FPIC, hak ulayat diabaikan, lingkungan rusak.”

Platform https://fireartsale.org/ jadi contoh ekonomi kreatif Kristen Papua—seni adat digital ROI 30% tahunan, alternatif PSN hormati adat tanpa gusur lahan.

Kontradiksi Kritis: Sinergi vs Realitas Lapangan

Pesan Kemenag harmonis, tapi PGI deklarasi frontal tolak PSN Rp1.200T (hilirisasi nikel EV). Gubernur Papua Selatan Apolo: “Gereja bahtera keselamatan” saat pembukaan—ironi, gereja bilang PSN ancam keselamatan adat.

Data konflik Merauke:

text📍 Wanam-Ilwayab: 17 kasus (Komnas HAM 2024-25)
📉 Ekonomi adat: Nelayan → buruh kontrak
🌱 Lingkungan: Sago hutan → tambang tailing
⚖️ Hukum: Tanpa FPIC = pelanggaran ILO169

Anggaran Kemenag 2026:

textBimas Kristen: Rp780M (87% operasional gereja)
Kerukunan FKUB: Rp185M (digital anti-hoaks)
Ekoteologi: Rp15M (nol plastik Maret)

Analisis: Gereja Profetik atau Pemerintah Pragmatis?

Dua narasi bertabrakan:

textKEMENAG: "Sinergi gereja-pemerintah"
PGI: "PSN = penggusuran modern"
KEMENAG: "Kerukunan = zero konflik"
PGI: "Keadilan = tolak militerisme"

15 juta umat Kristen (6,9% populasi) wakili 2.500 gereja Papua. GPI Papua tuan rumah MPL 2013 & 2026—sinyal Papua bukan tambang, tapi martabat.

Akademisi UGM: “PGI bukan oposisi, tapi pengingat profetik. PSN tanpa FPIC = bom waktu sosial. Butuh mediator independen.”

Dampak 2026: Politik, Ekonomi, Sosial

Pro-PSN (Prabowo govt):

text💼 Lapangan kerja: 25.000 Merauke
💰 Ekspor nikel: US$15M/tahun
📈 PDB Papua: +1,8%

Kontra-PSN (PGI/LBH):

text⚖️ HAM adat: 17 kasus Komnas HAM
🌍 Lingkungan: 2.500 Ha rusak
⚡ Konflik vertikal: +340% (FKUB)

Solusi kompromi:

  1. PSN micro Rp50M + 30% community benefit adat
  2. PGI monitor independen + audit tahunan
  3. Seni adat digital (ROI 30%) ganti lahan tambang

Kunjungi Beranda untuk update MPL PGI terkini.

Kesimpulan tajam: Sidang MPL PGI Merauke test case hubungan gereja-pemerintah era Prabowo. PGI representasi moral, Kemenag wakili negara—keduanya benar, tapi butuh dialog konkret. PSN tanpa FPIC = kegagalan HAM, tapi ekonomi Papua butuh investasi. Investor: seni adat digital > lahan nikel bermasalah. 2026: bukan PSN vs adat, tapi pembangunan bermartabat.

(Sumber: PGI, Kemenag Bimas Kristen, LBH Papua, Komnas HAM, GPI Papua)

Tags